rosmiati-sain

"Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Problemnya"
Oleh : Rosmiati Sain[1]

 

Latar Belakang

    Pada Tahun 2012 Pemerintah RI telah melakukan perubahan atas Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak (SP2A). Jika diperbandingkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak  dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak lebih komprehensip dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa.

    Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak dikatakan komprehensip oleh karena, didalam undang-undang ini (SP2A) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesasikan masalah anak. Semisal bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana.

    Disamping itu, dalam sumber daya manusianya, Aparat penegak  hukumnya khsusnya  penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan Anak. Demikian pula dengan  advokat yang harus pula dituntut untuk mengetahui persoalan anak. Kemajuan lain dari undang-undang SP2A adalah penahanan sementara anak ditempatkan di LPAS[2] dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditempatkan di LPKA[3]. Penempatan lembaga LPAS dan LPKA dimaksudkan agar anak tidak bergabung dengan tahanan orang dewasa.
Dengan demikian dapatlah dibandingkan dengan proses penyelesaian yang ada pada Undang-undang Pengadilan Anak (UU No.7 Tahun 1999).

Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam SPPA

    Konsep Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak, telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sekitar tahun 1980-an. Restorative justice dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui upaya diversi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika kasus anak telah dilaporkan di kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Diskresi adalah adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses non formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Pendekatan ini dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

    Restorative Justice atau keadilan restoratif[4] yang kemudian diterapkan sebagai salah satu upaya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan penekanannya kembali kepada keadaan semula tanpa ada unsur pembalasan. Jadi Restorative Justice diartikan sebagai keadilan penyembuhan, pemulihan rasa keadilan bagi korban, sehingga tidak ada lagi unsur balas dendam dan penghukuman terhadap pelaku.

    Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak, pada tahapan pemeriksaan ditingkat proses hukum baik ditingkat kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan diharuskan Anak Konflik Hukum  dilakukan upaya Diversi[5] dengan pendekatan Keadilan Restoratif, Syarat untuk dilakukan Diversi tentunya dengan kejahatan yang ancaman hukumannya kurang 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Namun jika dalam proses tidak menghasilkan penyelesaian maka kasus AKH diproses di pengadilan dengan menggunakan pendekatan peradilan anak.
 
    Pada proses ini, dilakukan dengan memperhatikan usia anak yakni khusus anak dibawah 12 tahun dilakukan hukuman tindakan dan anak berumur 12 tahun hingga umur 18 tahun dilakukan hukum tindakan dan pemidanaan.

Problem pelaksanaan Peradilan Anak

    Meskipun Sistem Peradilan pemidanaan Anak menggunakan pendekatan system, namun bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Dimana kelemahan ini ada bukan hanya dari gagalnya pelaksanaan Keadilan Restoratif maupun Diversi, namun implentasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses peradilan anak ini, BAPAS memiliki peran yang cukup besar oleh karena peran BAPAS dari proses penyidikan, penuntutan serta pengadilan harus hadir dalam proses Diversi. Disisi lain faktor penilaian subjektif BAPAS juga cukup berpangaruh pada putusan hakim, oleh karena sebelum hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mendengar dari pendapat BAPAS. Disamping peran yang demikian tidak menuntup kemungkinan muncul tindakan-tindakan yang negatif semisal (suap). Tindakan lain adalah adanya pemaksaan agar terjadi proses perdamaian dari pihak Kepolisian dan kejaksaan yang merupakan hasil pendekatan (suap) keluarga pelaku dengan pihak Kepolisan dan kejaksaan. Dan tentunya ketika undang-undang telah berjalan akan nampak masalah-masalah yang menjadi kelemahan dari Undang-undang SP2A.

    Secara khusus, SP2A juga tidak mampu menyelesaikan tentang wansprestasi bagi anak yang telah di Diversi sebagai contoh ketika anak 18 tahun yang telah melakukan kejahatan telah di Diversi namun, ketika ia berumur lebih 18 tahun melakukan kejahatan yang sama terhadap orang yang sama pertanyaannya adalah apakah anak tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan untuk diproses dipengadilan anak atau tidak?
 
    SP2A hanya mengenal anak yang ketika melakukan kejahatan belum berumur 18 tahun atau 18 tahun meskipun dalam proses usia anak menjadi dewasa maka anak tersebut tetap diproses di pengadilan anak. Proses yang demikian bukan dilihat dari umur si anak namun dilihat ketika anak melakukan kejahatan  ketika itu masih berusia anak.

Kesimpulan

    Pada prinsipnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum (AKH)  yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus berat yang sifatnya serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Selain itu, kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan dan tidak ada dendam diantara mereka.


[1] Rosmiati Sain adalah Direktur LBH APIK Makassar dan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan.
[2] Lembaga Penempatan Anak Sementara adalah tempat sementara bagi anak menunggu selama proses peradilan berlangsung jika anak perlu ditahan.
[3] Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak didik Pemasyarakatan menjalani masa pidananya
[4] Pasal 1 ayat 5 : Keadilan Restoratif adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku,korban dan keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya,dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
[5] Pasal 1 ayat 6 : Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

LBH APIK Makasar
Apik dalam Pelayanan, Apik dalam Pengelolaan
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12
(Perumahan Budi Daya Permai Blok D No. 3)
Makassar - Sulsel 90245
Telp. / Fax : (+62-411) 590147
e-mail : lbh_apikmks@yahoo.co.id

Galeri Photo

Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
c360_2014-04-29-14-31-27-801
c360_2014-04-29-14-31-27-801
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
20140526_105705
20140526_105705
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
rapat pengurus6
rapat pengurus6
kunjunangan posko2
kunjunangan posko2
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
kunjunangan posko1
kunjunangan posko1
sekretariat baru dirangkaikan dgn pertmuan rutin paralegal2
sekretariat baru dirangkaikan dgn pertmuan rutin paralegal2
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
pertemuan rutin paralegal di komunitas
pertemuan rutin paralegal di komunitas

Sistem Managemen Data Kasus

login