rosmiati-sain1

“Perempuan Berhadapan dengan Hukum”
Oleh: Rosmiati Sain[1]

 

  1. Pendahuluan

Budaya patriarki masih sangat berpengaruh terhadap akses bagi perempuan untuk memperoleh keadilan, terlebih lagi relasi kuasa yang timpang menyebabkan perempuan sulit mendapat layanan berperspektif korban. Kekerasan yang dialami oleh perempuan selama ini adalah merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan[2]. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah merupakan suatu hal yang baru melainkan hampir setiap saat terjadi, dimana saja tanpa mengenal kelas atau status sosial baik di sektor domestik maupun disektor publik.
 
Hampir diseluruh wilayah perempuan masih mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya terutama jika mereka berhadapan dengan institusi penegak hukum atau Aparat Penegak Hukum. Pengalaman mendampingi korban (perempuan), ditingkat kepolisian/penyidik, Korban/perempuan sering mengalami diskriminasi dengan berbagai pertanyaan yang menyakitkan bagi korban, sehingga perempuan secara tidak langsung menjadi “down” dan terpojok karena perilaku aparat kepolisian yang tidak berpihak pada dirinya. Ditingkat penuntutan, Jaksa selalu kesulitan untuk melimpahkan kasus Kekerasan terhadap Perempuan ke Pengadilan (P21) karena selalu alasan saksi yang melihat/mengetahui secara  langsung, sangat kaku dan selalu memojokkan korban.  Jaksa selalu mengembalikan berkas dengan alasan tidak cukup bukti, tanpa pernah memikirkan kondisi korban (trauma) secara berlarut-larut. Ditingkat persidangan, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sangat sedikit yang sampai dipengadilan/dipersidangan karena selain kesulitan pembuktian kasus seperti ini kadang dianggap sebagai aib (contoh kasus perkosaan). Kasus perkosaan juga kadang hanya dikategorikan sebagai pencabulan yang ancamannya cukup rendah. Sementara Perempuan/korban perkosaan yang maju dipersidangan kadang menjadi bahan cemohan/ kadang menjadi sasaran pelecehan seksual. Kadang perempuan tidak dipandang sebagai korban bukan hanya kekerasan tetapi juga luka yang mendalam terhadap tubuh dan harga diri.

Khusus ditingkat Pengadilan Agama, bagi perempuan yang menjadikan cerai sebagai solusi bagi dirinya untuk keluar dari kekerasan, Hakim masih menganggap bahwa istri (perempuan)  tidak patuh terhadap suami, dan perempuan malah yang dinasihati.

Sementara di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar angka Kekerasan Terhadap Perempuan masih cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor Budaya Patriarkhi yang melekat pada masyarakat yang didukung oleh interpretasi agama yang keliru sehingga menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dan lebih cendrung mengalami kekerasan.  Selain itu aturan hukum atau regulasi belum sepenuhnya berpihak pada perempuan dan terlebih lagi pada pengambil keputusan termasuk Aparat Penegak Hukum belum beperspektif korban (perempuan). Sehingga dapat terlihat kondisi riil sampai saat ini masih dialami perempuan, yakni masih rendahnya akses pada keadilan, sekalipun  aktivis perempuan Indonesia secara khusus di Sulawesi Selatan aktif melakukan kampanye dan advokasi mengenai penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP).

Dari sekian kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) masih menduduki peringkat pertama dan LBH APIK Makassar[3] bersama dengan Paralegal hingga tahun 2010 mencatat sebanyak 136 kasus dan tahun 2011 terdapat 98 kasus dan 2012 (hingga Juni) tercatat 33 kasus dan kasus KDRT masih menempati urutan pertama, artinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang paling banyak dilaporkan dan diikuti dengan kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan yang juga cukup mengalami peningkatan hingga 3 bulan terakhir terutama kekerasan seksual yang korbannya perempuan yang masih dibawah umur.

  1. Permasalahan yang sering dialami oleh perempuan ketika berhadapan dengan hukum:
    1. Perlakuan tidak adil (diskriminasi) di depan hukum dan Aparat Penegak Hukum.
    2. Pelabelan Negatitif ketika mengalami masalah (menjadi korban)
    3. Kebijakan belum maksimal berpihak pada perempuan.

Beberapa catatan dan contoh kasus perempuan yang mengalami diskriminasi didepan hukum dan Aparat Penegak Hukum dan ditangani oleh Penulis diantaranya :

• Kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)[4];

    Pada saat penulis mendampingi korban (ND) kasus kekerasan dalam pacaran, saat itu korban dihamili oleh pacarnya dimana pacarnya berstatus sebagai Aparat Penegak Hukum (Polisi) sedangkan korban seorang paramedis, dimana pelaku tidak bersedia bertanggung jawab karena orang tua pelaku tidak setuju. Oleh karena usia kehamilan semakin hari semakin besar akhirnya korban melaporkannya ke polisi, saat korban melaporkan kasusnya berbagai pertanyaan, pernyataan dan cercaan yang muncul dan dilontarkan kepada korban yang pada saat itu korban belum didampingi oleh penulis dan masih berani melapor sendiri karena masih malu menceritakan kasusnya ke orang lain, korban ditanya kenapa mau dihamili, kenapa tidak digugurkan anda kan tahu caranya, kan dilakukan suka sama suka, dll. Akhirnya korban sudah tidak tahan lagi diperlakukan tidak layak sebagai korban, hal ini dialami hingga kehamilannya berusia 6 bulan. Oleh karena korban tidak lagi berani lagi datang ke kantor polisi maka melalui keluarganya meminta bantuan kepada penulis untuk didampingi yang kebetulan keluarganya kenal dengan penulis. Setelah didampingi penulis korban sudah mulai percaya diri dan muncul keberanian, dan sejak itu juga penyidik sudah mulai ada perhatian terhadap korban, hingga kasusnya diproses dan pelaku pun disidangkan  diberi sanksi disiplin oleh atasannya. Selain itu penulis juga mendesakkan kasus ND untuk diproses Pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Korban didampingi penulis melaporkan kasusnya ke Unit PPA Polres terdekat untuk diproses selanjutnya, ternyata dalam perjalanan penyidik juga mengalami kesulitan untuk menentukan pasal yang bisa menjerat pelaku, karena penyidik mau ada saksi yang mengetahui betul kejadiannya, padahal alat bukti sudah ada dan saksipun sudah cukup dua orang, tetapi penyidik belum bisa meningkatkan penyidikannya. Anehnya penyidik selalu mengatakan bahwa hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka, padahal penulis sudah berkali-kali mengatakan bahwa ada ketimpangan didalamnya, ada keterpaksaan yang dialami oleh korban sehingga melakukan hal demikian, ada bujuk rayu, ada janji-janji kawin, dan sebagainya. Penulis juga menjelaskan bahwa untuk kasus kekerasan seksual tidak perlu ada saksi yang melihat langsung, tetapi cukup saksi yang melihat serangkaian atau rentetan kejadian sebelum dan sesuadah kejadian tertsebut, karena kasus seperti itu tidak mungkin terjadi jika ada yang melihatnya kecuali tertangkap basah (kepergok) tetapi konteksnya beda. Tetapi penyidik masih sangat kaku sehingga semua itu tidak dianggap sebagai masukan, akhirnya penyidikan berlarut-larut hingga korban melahirkan dan anehnya pelaku menyangkali perbuatannya dan tidak ada lagi keinginan untuk mengakui anaknya. Korban lalu berinisiatif membuktikan dengan test DNA sebagai satu-satunya  bukti untuk menjerat pelaku, namun biaya untuk melakukan test DNA cukup mahal sementara korban tidak sanggup untuk membiayai test DNA dimaksud, sehingga korban gagal lagi korban dalam memperjuangkan dirinya.

• Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Disabilitas (tuna rungu)[5];

Kasus ini merupakan kasus yang dialami oleh perempuan disabilitas yang masih dibawa umur dan pelakunya adalah tetangganya sendiri (sudah dewasa), kesulitan yang dialami ketika dimintai keterangan di polisi.  Kesulitan menyampaikan apa yang dialaminya saat kejadian, sehingga pentingnya keterlibatan psikolog. Pihak korban berupaya menghubungi psikolong melalui pendamping/penulis. Keterangan psikolog yang didapatkan melalui wawancara dengan korban dapat digunakan sebagai alat bukti (keterangan ahli). Karena korban sangat sulit korban memberikan keterangan demikian juga pihak penyidik juga kesulitan untuk memahami penjelasan dari korban.
 
•    Kasus Penganiayaan ditempat kerja[6].

Dalam perjalanan kasus ini korban mengalami diskriminasi, baik dari tempat kerjanya maupun ketika berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum. Contoh kasus yang dialami oleh seorang perempuan ditempat kerjanya (DA), Korban dipukul/dianiaya oleh seorang lelaki teman kerjanya (MR). Oleh institusinya kasus ini kemudian ada inisiasi untuk didamaikan dan kasusnya ditutup supaya nama baik institusi tidak tercemar. Alhasil korban ngotot melaporkan kasusnya di polisi, polisi juga bermakssud mendamaikan karena korban ngotot, akhirnya pelaku juga balik melaporkan kasusnya dengan tujuan sebagai posisi tawar supaya korban mencabut laporannya (damai) dan polisi meminta kasusnya dikonfrontir. Tetapi korban tetap ngotot karena pelaku tidak mau mengakui perbuatannya, akhirnya awalnya korban menjadi pelaku juga, yang mana korban (DA) dituduh memukul pelaku (MR) dan dapat dibuktikan dengan beberapa saksi dan hasil visum ada kemudian. Sebelumnya korban (DA) sangat kesulitan untuk menghadirkan saksi karena takut dengan intimidasi pelaku (MR) sehingga saksi korban hanya 1 orang karena yang lainnya memberikan kesaksian untuk pelaku (MR). Seharusnya polisi memberikan perlindungan terhadap saksi.  

Strategi  Membangun Jaringan dalam Penangaann Korban

Ketidakseriusan aparat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, menjadikan kasus kekerasan prosesnya lama dan tidak ada solusi. Selama ini Aparat Penegak Hukum belum berpihak pada korban terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak selesai (tidak diproses) sampai selesai. Ada banyak alasan termasuk tidak adanya saksi yang melihat secara langsung (khusus kasus perkosaan/asusila). Korban (perempuan) kadang dipersalahkan ketika berhadapan dengan hukum dan penegak hukum, terutama jika korban melapor sendiri tanpa ditemani oleh pendamping atau pengacara. LBH APIK Makassar telah melatih paralegal yang siap untuk mendampingi korban kekerasan untuk melaporkan kasusnya, khususnya kasus yang terjadi di komunitas masing-masing. Paralegal yang ada sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan beracara/menangani kasus sehingga mereka mempunyai keberanian dalam menghadapi  Aparat Penegak Hukum, selain itu juga paralegal dibekali dengan kartu tanda pengenal (Id Card). Selain itu juga memberdayakan korban dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk melaporkan sendiri kasusnya di polisi atau ke pengadilan (PN/PA) bagi yang mau bercerai.

Apabila paralegal merasa kesulitan karena menganggap kasusnya berat, maka LBH APIK Makassar secara langsung mendampingi korban, baik sendiri (APIK sendiri) maupun secara berjaringan dan kadang melibatkan media supaya kasusnya bisa terekspos dan dibaca oleh publik. Untuk itu penting adanya kebijakan yang bisa digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan, terkhusus lagi untuk kekerasan seksual (Asusila) yang mana korban selalu dianggap sebagai pemicu terjadinya pelecehan seksual, perkosaan karena seksi, memakai rok mini dan lain-lain.

  1. Strategi Penanganan Khusus untuk Kasus KDRT

Khusus untuk korban KDRT, kesulitan untuk melaporkan kasusnya kadang menjadi kendala karena ketakutan oleh ancaman/intimidasi dari pelaku, sehingga seringkali korban menjadi korban yang kesekian kalinya. Padahal sangat jelas dalam UUPKDRT tentang perlindungan korban[7]. Perlindungan bagi korban seharusnya diberikan sebagai upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (sesuai dengan UU PKDRT). Artinya korban KDRT bisa mengadukan perkaranya ke Kepolisian, Pengadilan serta ke rumah sakit jika diperlukan visum et repertum untuk keperluan persidangan ke pengadilan.
 
Selain itu khusus untuk korban yang akan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya sebagai upaya terakhir dan solusi keluar dari kekerasan. Untuk itu perlu juga diperhatikan hak-hak istri, baik berupa nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah setelah menjadi janda maupun tempat tinggal yang layak baginya dan anak-anaknya. Sehingga terkadang hak-hak tersebut menjadi tuntutan istri dalam gugatan dan diajukan di Pengadilan (PA atau PN) baik secara langsung maupun oleh Tim Penasihat Hukumnya. Perlu juga diketahui bersama bahwa perceraian adalah solusi untuk keluar dari kekerasan, namun kekerasan yang dialami juga harus tetap diproses, apakah secara bersamaan atau secara terpisah.

  1. Penutup

Berbagai macam bentuk kekerasan yang sering terjadi dan dialami oleh perempuan baik dalam lingkup rumah tangga maupun di publik. Dengan demikian dapat diantisipasi dan diadvokasi lebih jauh supaya perlindungan terhadap hak-hak korban dapt terpenuhi.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dan menjadi perioritas guna meminimalisir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan supaya tercipta dunia damai dan hidup terhormat tanpa kekerasan. Sedangkan upaya penjeraan yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekerasan yang berulang dan juga menghindari korban berikutnya.

Selain itu perlunya kebijakan yang responsif terhadap korban (perempuan) khususnya untuk kekerasan terhadap perempuan di sektor publik supaya ada pegangan dan dasr yang kuat bagi korban dalam memperjuangkan hak-haknya, seperti halnya dengan UUPKDRT.


[1] Direktur LBH APIK Makassar, artikel sebagai prasyarat mengikuti konferensi Perempuan dan Pemiskinan di Jakarta.
[2] Konsiderans Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka.
[3] Data Kasus yang ditangani LBH APIK Makassar bersama Paralegal 3 tahun terakhir (2010-Juni 2012)
[4] Kasus hamil diluar nikah (KDP), pelakunya adalah Aparat Penegak Hukum (Polisi).
[5] Kasus Kekerasan Seksual yang dialami oleh anak penyandang Disabilitas (tuna rungu) dan masih dibawah umur, pelakunya adalah orang dewasa dan tetangganya sendiri.
[6] Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi diruang publik (ditempat kerja).
[7] Pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 23 tahu 2004 tentang PKDRT.

 

LBH APIK Makasar
Apik dalam Pelayanan, Apik dalam Pengelolaan
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12
(Perumahan Budi Daya Permai Blok D No. 3)
Makassar - Sulsel 90245
Telp. / Fax : (+62-411) 590147
e-mail : lbh_apikmks@yahoo.co.id

Galeri Photo

rapat pengurus2
rapat pengurus2
Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
posko paralegal  taman baca kec ujg tanah
posko paralegal taman baca kec ujg tanah
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
rapat pengurus6
rapat pengurus6
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
sekretariat baru dirangkaikan dgn pertmuan rutin paralegal1
sekretariat baru dirangkaikan dgn pertmuan rutin paralegal1
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
kunjunangan posko1
kunjunangan posko1

Sistem Managemen Data Kasus

login