P 20150910 143312

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 11 kabupaten di Sulsel yang akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Desember mendatang diminta memerhatikan hak politik kaum penyandang disabilitas. Menurut para penyandang disabilitas, mereka juga memiliki hak politik yang sama dengan nondisabilitas.

Permintaan ini disampaikan ketika sejumlah pengurus organisasi seperti LBH APIK Makassar, PPDI Sulsel, KPI Sulsel, HWDI Sulsel, SP Anging Mammiri, FIK Ornop Sulsel dan FPMP Sulsel berkunjung ke redaksi Berita Kota Makassar, Kamis (10/9) siang. Saat berkunjung, mereka diterima langsung Pemimpin Redaksi Harian Berita Kota Makassar, Muh Arsan Fitri.
Direktur LBH APIK Makassar, Rosmiati Sain mengatakan, saat ini LBH APIK fokus mendampingi kasus yang melibatkan perempuan, anak-anak serta kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas. Khusus untuk penyandang disabilitas, menurut Rosmiati, masih banyak hak-hak mereka tidak diperhatikan.

"Misalnya penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, penganiyaan dan KDRT. Biasanya kalau diproses hukum, mereka tidak mendapat proses hukum yang baik karena keterbatasan mereka ketika aparat penegak hukum menggali informasi terhadap korban," kata Rosmiati.

Seharusnya, menurut Rosmiati, aparat penegak hukum menyiapkan penerjemah agar penyidik tidak kesulitan dalam melakukan komunikasi. "Makanya, belum lama ini kami melatih aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan pengacara tentang penanganan hukum penyandang disabilitas. Dari pelatihan itu disepakati akan dilakukan penanganan terpadu antara polisi, jaksa dan pendampingi," katanya.

Menyangkut politik, lanjut Rosmiati, masih banyak juga penyandang disabilitas yang tidak dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu, LBH APIK meminta hak-hak politik penyandang disabilitas diperhatikan penyelenggara Pemilukada.
Apa yang disampaikan Rosmiati dibenarkan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulsel, Maria Un. Menurut Maria, para penyandang disabilitas ingin sekali menyalurkan hak politiknya namun tidak diberikan akses yang baik oleh KPU. "Misalnya lokasi TPS yang becek dan jauh dan tidak ada akses khusus bagi penyandang disabilitas," katanya.
Dua penyandang disabilitas, A Pancadarma dan Hamzah yang juga turut hadir dalam pertemuan ini membenarkan jika selama ini mereka belum mendapatkan akses yang bagus saat mencoblos. "Saya ke TPS dekat saja susah, apalagi kalau TPS-nya jauh," kata Hamzah yang menderita tunarungu.

Ketua PPDI Sulsel, Bambang Permadi berhaharp agar KPU di 11 kabupaten mulai saat ini sudah mempersiapkan seluruh peralatan bagi para penyandang disabilitas saat menyampaikan hak politiknya.
"Pengalaman kami, ketika kami menyampaikan hak-hak politik para penyandang disabilitas, semua anggota KPU paham. Apalagi itu sudah diatur dalam PKPU. Tapi, ketika pelaksanaannya amburadul. Ternyata, apa yang kami sampaikan tidak sampai hingga ke petugas TPS. Bahkan ada tamplet bagi penyandang disabilitas digunakan untuk alas saat mencoblos," ungkap Bambang.

Bambang juga menyayangkan, TPS untuk penyandang disabilitas hanya disiapkan di tempat-tempat khusus, misalnya di asrama yang dihuni para penyandang disabilitas. "Padahal, berdasarkan aturan, semua TPS harus menyiapkan fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Pada pilpres 2014 lalu, data yang kami miliki, hanya 51 persen TPS menyiapkan fasilitas bagi penyandang disabilitas," kunci Bambang. (maf)

 

Sumber: beritakotamakassar

LBH APIK Makasar
Apik dalam Pelayanan, Apik dalam Pengelolaan
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12
(Perumahan Budi Daya Permai Blok D No. 3)
Makassar - Sulsel 90245
Telp. / Fax : (+62-411) 590147
e-mail : lbh_apikmks@yahoo.co.id

Galeri Photo

Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
pertemuan rutin paralegal  support posko3
pertemuan rutin paralegal support posko3
20140526_122251
20140526_122251
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
sekretariat baru dirangkaikan dgn pertmuan rutin paralegal2
sekretariat baru dirangkaikan dgn pertmuan rutin paralegal2
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
pengembangan  support posko3
pengembangan support posko3
kunj ke sel thnan polsek wajo  pelabuhan1
kunj ke sel thnan polsek wajo pelabuhan1
rapat pengurus4
rapat pengurus4
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
rapat pengurus2
rapat pengurus2
Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama

Sistem Managemen Data Kasus

login