eksploitasi-dan-diskriminasi-anak-masih-tinggi

 

Hari Anak diperingati pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Untuk tahun ini, Hari Anak yang jatuh pada hari Senin kemarin, masih menyisakan sejumlah persoalan terhadap kelangsungan hidup dan hak-hak anak.

Dari data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) Makassar, di tahun 2017 lalu kekerasan dan eksploitasi anak tercatat sebanyak 130 kasus. Sementara untuk tahun ini, LBH Apik masih terus menerima sejumlah pengaduan terhadap kekerasan anak di Makassar.

Direktur LBH APIK Makassar Rosmiati Sain mengatakan, bentuk ekploitasi dan diskriminasi masih banyak dialami anak perempuan. Oleh karena itu, dalam momen peringatan Hari Anak tahun ini, ia berharap tidak ada lagi anak menerima bentuk kekerasan.

"Kami berharap, dengan momen peringatan Hari Anak, tidak ada lagi dari mereka yang mendapatkan kekerasan serta diskriminasi. Termasuk menerima bully di lingkungan dan sekolahnya," ujar Rosmiati, kemarin.

Saat ditemui di kantornya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Rosmiati juga meminta pemerintah dan semua pihak untuk menghormati hak-hak anak. "Hampir setiap saat terjadi kekerasan terhadap anak. Karena itu, kita terus mengupayakan bagaimana caranya melakukan pencegahan agar kasus ini berkurang," jelasnya.

Sebenarnya, kata dia, kita punya UU Perlindungan Anak serta regulasi lain yang ada kaitannya dengan anak. Semua ini merupakan bentuk penyuluhan untuk melindungi anak, utamanya bagi orang dewasa dan orang tua.

Hanya saja, Rosmiati menyebut, belakangan ini masih banyak orang dewasa melakukan kekerasan terhadap anak. Untuk itu pihaknya terus melakukan sosialisasi ke masyarakat secara berkala. Apalagi, melawan bentuk kekerasan orang dewasa ke anak berhubungan dengan budaya mendidik anak zaman dahulu.

"Fakta di lapangan, masih banyak orang dewasa melakukan kekerasan kepada anak, eksploitasi anak, menghalangi pendidikan anak dan masih banyak kekerasan lainnya. Karena itu kita perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus, karena yang dihadapi ini adalah budaya. Maka sangat penting untuk melakukan sosialisasi, pencegahan dan macam-macamlah terhadap ini," tandasnya.

Ketua DPRD Kota Makassar Farouk M Betta, menegaskan lembaga legislatif sangat mendukung upaya perlindungan anak. Salah satunya mendorong Makassar menjadi kota layak anak. Bentuk dukungan yang diberikan berupa lahirnya sebuah peraturan daerah yang sedang dibahas dalam pansus perlindungan anak untuk disahkan menjadi perda.

"Dewan sangat peduli terhadap segala bentuk kekerasan anak di Makassar. Makanya, ada dua pansus yang dibuat untuk mengatur regulasinya. Tujuannya agar anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan," terang legislator Partai Golkar ini.

Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar Amar Bhustanul, meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk fokus terhadap laporan kasus kekerasan terhadap anak. Sebab, masih banyak kasus kekerasan yang dialami anak di Makassar namun tidak muncul ke permukaan. Seperti fenomena gunung es.

"Masih banyak kasus kekerasan anak yang tidak terungkap dengan alasan berbagai faktor. Salah satunya karena masih kental budaya malu, takut, dan tidak ingin melaporkan kasus tersebut. Kondisi anak-anak di Makassar akan semakin terancam dengan berbagai tindak kekerasan yang dialaminya. Ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk lebih serius pada upaya pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara lebih baik di masa mendatang," imbuhnya.
Menurutnya, harus ada kesadaran dari keluarga dan lingkungan masyarakat akan pentingnya penegakan hukum. Khususnya hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Haswandy Andi Mas, menyebut sejak Januari hingga Desember 2018, data yang diperoleh pihaknya tercatat ada 13 kasus kekerasan terhadap anak. Angka itu di luar korban kebijakan diskriminatif.

Ia lalu merinci jumlah tersebut. Lima kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual dengan korban sebanyak enam orang. Kasus penelantaran terhadap anak tercatat ada enam kasus, dengan korban berjumlah delapan orang. Serta dua kasus kekerasan dalam pendidikan.

Untuk kasus kekerasan seksual yang diterima LBH Makassar, tiga kasus terjadi di Makassar, satu di Kabupaten Gowa dan satu lagi di Kabupaten Polman, Sulbar. Dari jumlah itu, empat di antaranya, pelakunya merupakan kerabat dan atau orang yang berasal dari tempat tinggal korban. Sedang satu kasus lainnya lagi itu dilakukan oleh tenaga pendidik.

"Fakta ini menunjukkan masih lemahnya upaya pencegahan. Pemberatan hukuman melalui peraturan perundang-undangan cenderung hanya digunakan sebagai langkah reaktif semata. Begitu pula dalam implementasinya, proses hukum terhadap pelaku juga banyak terkendala aparat yang belum berperspektif anak," bebernya. (ita-mat/rus)

 

 

Sumber: beritakotamakassar.fajar.co.id

LBH APIK Makasar
Apik dalam Pelayanan, Apik dalam Pengelolaan
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12
(Perumahan Budi Daya Permai Blok D No. 3)
Makassar - Sulsel 90245
Telp. / Fax : (+62-411) 590147
e-mail : lbh_apikmks@yahoo.co.id

Galeri Photo

Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
advokasi kasus kekersan sexual di sel thnan2
advokasi kasus kekersan sexual di sel thnan2
pengembangan  support posko3
pengembangan support posko3
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
pertemuan rutin paralegal di komunitas3
pertemuan rutin paralegal di komunitas3
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
data base entry
data base entry
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
pertemuan rutin paralegal  support posko1
pertemuan rutin paralegal support posko1
posko paralegal  koperasi fatimah azzahra
posko paralegal koperasi fatimah azzahra
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
rapat pengurus6
rapat pengurus6

Sistem Managemen Data Kasus

login