fenomena-pernikahan-dini-lbh-apik-gelar-workshop-pendampingan-dan-pengawasan

 

PANGKEP– Fenomena Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan masih menjadi perbincangan dibeberapa media, terutama kasus-kasus yang terjadi beberapa bulan terakhir seperti yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Dengan tradisi yang sudah menjadi turun temurun, seperti yang dialami seorang anak perempuan yang mengaku dinikahkan diusia 13 tahun dengan berbagai persoalan yang dialami.

Hal itu terungkap dalam workshop peningkatan kapasitas tentang mekanisme akuntabilitas yang efektif ditingkat lokal bagi kelompok pendampingan yang dilaksanakan oleh LBH APIK Makassar.
Kegiatan yang diikuti empat perwakilan kecamatan yakni Pangkajene, Bungoro, Labakkang dan Liukang Tupabiring Utara mengangkat tema ' Penguatan Pendampingan dan Pengawasan Pernikahan di Bawah Umur', Selasa 11 September, di Logos Cafe and Resto.

Ketua LBH APIK Makassar, Rosmiati Sain dalam pemaparannya mengungkapkan, fenomena pernikahan dini bukan hanya terjadi di Pangkep. Beberapa daerah lain kejadian serupa juga terjadi, misalnya di Kabupaten Bantaeng dimana terjadi perkawinan anak usia 15 dan 14 tahun dengan alasan takut tidur sendirian. Hal ini membuat semua pihak kaget karena pasangan tersebut justru mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Dan di beberapa kecamatan di kota Makassar, ada yang berhasil dibatalkan/ditunda dan juga ada yang sudah terlanjur karena informasi yang telat didapatkan.

Berbeda halnya yang terjadi di Kabupaten Gowa pasangan usia 17 dan 14 tahun tetapi sempat dibatalkan karena desakan banyak pihak dan pihak KUA tidak berani menikahkan, sekalipun pihak keluarga berkeras dan merasa keberatan. Kejadian serupa terjadi di Kabupaten Sinjai dengan pasangan 21 tahun dan 12 tahun bagi perempuan, tetapi juga sempat dibatalkan oleh pemerintah setempat.

Situasi ini terus menerus berlangsung dan menjadi kerentanan pada anak karena anak perempuan sebagai penerima dampak yang utama. Orang tua atau orang dewasa telah melakukan pelanggaran terhadap hak kesehatan reproduksi anak, bukan hanya itu pelanggaran hak lain seperti hak atas pendidikan anak, hak untuk mengembangkan diri atau minat dan bakat, dan hak lainnya.

Selain itu, beberapa resiko juga dapat terjadi pada anak misalnya kekerasan, eksploitasi seksual maupun ekonomi pada anak. Oleh karenanya pemerintah, masyarakat, media, dunia usaha dan keluarga terutama orang tua bertanggung jawab dalam hal mengantisipasi terjadinya perkawinan anak. Perkawinan anak juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena terjadinya pernikahan anak.

Dampaknya, kelak anak akan mengalami keterbatasan ruang untuk berekspresi dan mengakses hak-haknya sehingga kecendrungannya akan mengalami kekerasan karena terpaksa harus mengerjakan urusan domestik seperti mengurus rumah, anak, suami dan sebagainya. Ketika suami memaksakan kehendak terhadap istri yang masih kategori anak, pasti akan terjadi persoalan/kekerasan dalam keluarga (KDRT) minimal secara psikis merasa tertekan dan hal tersebut akan berlangsung secara terus menerus.

Dan jika istri ataupun salah satu pihak tidak tahan lagi pasti akan berakhir dengan perceraian. Sehingga pernikahan anak juga akan berpotensi pada tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat yang diajukan oleh istri. Situasi ini menjadikan tantang bagi LBH APIK Makassar untuk membangun strategi yang lebih besar dengan melibatkan semua pihak untuk mengakhiri perkawinan anak.

Strategi yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap situasi masyarakat di wilayah masing-masing terutama ketika ada tanda-tanda akan terjadi perkawinan anak. Strategi ini dilakukan untuk menunda bahkan membatalkan perkawinan anak, karena perkawinan anak karena sangat merugikan kepentingan terbaik bagi anak kedepan dan akan berpengaruh pada proses tumbuh kembang yang belum optimal termasuk berpengaruh pada organ reproduksi yang belum siap.

Untuk itu LBH APIK Makassar mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak, dini dan paksa, supaya anak Indonesia dapat bertumbuh dengan leluasa dan menikmati masa depannya dan menjadi generasi penerus yang cerdas dan berkualitas. Selain itu mendorong Pemerintah Kabupaten sampai di tingkat Kelurahan untuk membuat Kebijakan sepert Surat Keputusan atau Surat Edaran untuk pendewasaan usia perkawinan dan mendorong Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) tetang Pencegahan dan Penanggulangan Perkawinan Anak.(*/ade)

 

 

Sumber: parepos

LBH APIK Makasar
Apik dalam Pelayanan, Apik dalam Pengelolaan
Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12
(Perumahan Budi Daya Permai Blok D No. 3)
Makassar - Sulsel 90245
Telp. / Fax : (+62-411) 590147
e-mail : lbh_apikmks@yahoo.co.id

Galeri Photo

Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
advokasi kasus kekersan sexual di sel thnan
advokasi kasus kekersan sexual di sel thnan
pertemuan rutin paralegal di komunitas3
pertemuan rutin paralegal di komunitas3
Launching Posko Paralegal
Launching Posko Paralegal
rapat pengurus2
rapat pengurus2
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
posko paralegal  taman baca kec ujg tanah
posko paralegal taman baca kec ujg tanah
sekretariat baru dirangkaikan dgn pertmuan rutin paralegal4
sekretariat baru dirangkaikan dgn pertmuan rutin paralegal4
pertemuan rutin paralegal di komunitas2
pertemuan rutin paralegal di komunitas2
kunj ke sel thnan polsek wajo  pelabuhan1
kunj ke sel thnan polsek wajo pelabuhan1
c360_2014-04-30-11-40-51-197
c360_2014-04-30-11-40-51-197
rapat pengurus5
rapat pengurus5
Penyusunan SOP
Penyusunan SOP
Buka Puasa Bersama
Buka Puasa Bersama
pengembangan  support posko1
pengembangan support posko1

Sistem Managemen Data Kasus

login